Gus Lilur Kirim Surat Resmi ke Presiden Prabowo, Dorong Lahirnya Perpres Baru Sektor Perikanan Nasional
Gksbasara.id – Pendiri Bandar Laut Dunia (BALAD) Grup, HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, kembali menarik perhatian publik nasional. Melalui surat resmi yang dikirim kepada Presiden RI Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto, ia mengusulkan penghentian ekspor Benih Bening Lobster (BBL) ke luar negeri dan mendorong pengembangan budidaya lobster nasional hingga siap ekspor dalam ukuran konsumsi 50 gram.
Dalam suratnya yang dikirim pada 13 Oktober 2025, Gus Lilur menilai bahwa ekspor BBL selama ini justru merugikan bangsa sendiri. Sebab, negara lain seperti Vietnam membeli benih dari Indonesia, membesarkannya, dan kemudian mengekspor kembali lobster konsumsi dengan nilai jauh lebih tinggi.
“Indonesia jangan hanya menjual bibit, tapi harus menjual hasil. Ekspor lobster ukuran 50 gram akan menciptakan nilai tambah yang besar dan membuka lapangan kerja baru bagi rakyat pesisir,” tulis Gus Lilur dalam suratnya.
Sebagai pelaku usaha kelautan, Gus Lilur menyebut bahwa gagasan tersebut bukan semata teori. Ia telah mempelajari sistem budidaya lobster di Vietnam selama 19 bulan, dan kini mulai mengembangkan model serupa di kawasan Teluk Kangean, Kabupaten Sumenep, melalui jaringan usaha BALAD Grup.
Menurutnya, penguatan sektor budidaya lobster merupakan langkah konkret menuju kedaulatan ekonomi maritim. Dengan membesarkan benih di dalam negeri, Indonesia akan mampu mengendalikan produksi, harga, dan kualitas hasil lautnya sendiri.
Ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah menghentikan ekspor BBL sejak 1 Agustus 2025. Namun, ia menilai langkah itu belum cukup tanpa Peraturan Presiden (Perpres) yang secara tegas menetapkan arah kebijakan baru di sektor ekspor lobster.
“Keputusan Presiden untuk menghentikan ekspor BBL sudah tepat. Tapi perlu dilanjutkan dengan Perpres agar arah dan regulasinya jelas, sekaligus menutup ruang monopoli yang selama ini merugikan nelayan,” ujarnya.
Dalam surat tersebut, Gus Lilur juga mengungkapkan bahwa pihak Vietnam menyambut positif usulan ekspor lobster ukuran konsumsi. Tiga pejabat dari Kementerian Pertanian dan Lingkungan Vietnam bahkan menyatakan kesiapan untuk bekerja sama jika Indonesia benar-benar mengubah pola ekspor dari benih menjadi lobster siap jual.
Lebih lanjut, Gus Lilur menjelaskan bahwa harga BBL saat ini hanya berkisar antara 1,5 hingga 3 dolar AS per ekor, sementara lobster ukuran 50 gram bisa mencapai 5 dolar AS per ekor, belum termasuk potensi penerimaan negara dari tarif ekspor. Ia meyakini, perubahan kebijakan ini akan menguntungkan nelayan, petambak, serta meningkatkan devisa negara.
Tak hanya itu, ia menyoroti sistem kuota ekspor yang selama ini membuka peluang monopoli oleh segelintir pihak. Gus Lilur mendorong agar kebijakan ekspor lebih terbuka dan inklusif, memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk ikut berperan.
“Ekspor lobster harus menjadi ruang ekonomi rakyat, bukan ladang segelintir pemain besar. Negara cukup menjadi pengatur dan pengawas, bukan pelaku langsung,” tegasnya.
Sebagai wujud komitmen, BALAD Grup kini memperluas sektor budidayanya di kawasan Teluk Kangean — meliputi lobster, kerapu, rumput laut, kerang, dan teripang — untuk membangun ekosistem perikanan yang berkelanjutan.
Surat terbuka Gus Lilur kepada Presiden Prabowo ini kini ramai diperbincangkan. Banyak pihak menilai gagasan tersebut sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan laut dan membangun kemandirian ekonomi pesisir.
“Kami berharap Presiden Prabowo memberi perhatian serius terhadap gagasan ini, karena masa depan ekonomi maritim Indonesia dimulai dari laut kita sendiri,” pungkas Gus Lilur.
